Lampung Post, 30 Juni 2021
Badan Pemeriksa Keuangan diminta transparan dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI. Pasalnya muncul dugaan adanya laporan audit ganda hingga tidak adanya rekomendasi pemeriksaan salah satu grup usaha yang turut terlibat. ” Isu laporan audit ganda oleh BPK harus bisa diungkap penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar. Sebab kasus Jiwasraya dan ASABRI masih akan panjang, waktu akan bicara, dan kebenaran tidak akan pernah dikalahkan perbuatan jahat,” ujar mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen. Halius menambahkan peran para kuasa hukum menjadi sangat penting dalam menilai secara proporsional, terutama terkait dengan status aset yang disita sebagai barang bukti.
