Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung mendampingi Pimpinan VII BPK RI Hendra Susanto dan Anggota DPR RI KOMISI XI Junaidi Auly yang melaksanakan acara Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Way Kanan, Selasa (28 Juni 2022). Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka terus mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Way Kanan.
Dalam sambutannya Pimpinan VII BPK RI mengatakan bahwa Anggaran Dana Desa se-Provinsi Lampung dibandingkan nasional meningkat dari TA 2017 sebesar Rp1,95 triliun atau 3,2% menjadi sebesar Rp2,44 triliun atau 3,3% pada TA 2021. Demikian juga dana desa Kabupaten Way Kanan meningkat dari sebesar Rp174,76 miliar pada TA 2017 menjadi sebesar Rp185,68 miliar pada TA 2021, dengan realisasi dalam lima tahun terakhir 100%. Pengalokasian anggaran dana desa melalui APBN yang terus meningkat setiap tahun merupakan komitmen nyata Pemerintah dan DPR untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk itu BPK yang bertugas mengawal harta dan kekayaan negara berkewajiban untuk memastikan bahwa kucuran dana desa tersebut, betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai sasaran RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Acara tersebut dihadiri oleh Tortama KN V BPK RI Akhsanul Khaq dan laporan panitia oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Andri Yogama. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Forkopimda Kabupaten Way Kanan, para Kepala OPD, para Camat dan para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Way Kanan.
