BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Kasetlan Maula Rusindrawan menghadiri acara Penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2022), TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2021 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu, 1 Desember 2021.
Pada kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Lampung, Ade Rohman, mengimbau Pemerintah Provinsi Lampung langsung memproses penyerapan anggaran 2022. Ia mengharapkan pada 2022 kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan dan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan yang ditetapkan. Anggaran belanja di Lampung dialokasikan sebesar Rp29,43 triliun. Nilai itu dibagi kepada K/L sebesar Rp8,36 triliun dan dana transfer daerah Rp21,07 triliun. Penyerahan DIPA 2022 itu diserahkan kepada 10 kepala satuan kerja dan 15 kepala daerah di Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengatakan target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19 guna memulihkan dan meningkatkan perekonomian. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Lampung bisa terus bangkit ketika persebaran Covid-19 dapat ditekan dan masyarakat tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan tahun 2022 belanja daerah difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Pengelolaan ekonomi mulai dari peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan menjadi fokus utama, karena UMKM merupakan penguatan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut upaya hilirisasi sumber daya alam menjadi faktor utama. Diharapkan ekonomi yang semula anjlok karena pandemi bisa kembali bangkit.
