Kamis, 3 Mei 2012, mengambil tempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Way Kanan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan Laporan Hasi Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Way Kanan. Penyerahan secara langsung dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Novy GA Pelenkahu, kepada Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Marsidi Hasan.
Sebagai output atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Way Kanan TA 2011 yang dilaksanakan pada 27 Februari-28 aret 2011 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP). Opini BPK RI ini merupakan yang kedua kalinya disandang oleh satu-satunya Kabupaten yang termasuk dalam program piloting e-audit yang diselenggarakan oleh BPK RI. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi kabupaten pertama dari 14 kabupaten/kota/provinsi se-Provinsi Lampung yang menerima hasil audit BPK perwakilan Lampung untuk tahun 2011.
Dalam kesempatan itu, Novy mengatakan, predikatopini WTP atas hasil audit keuangan yang diraih Kabupaten Way Kanan merupakan kategori hasil terbaik dalam akuntabilitas dan laporan keuangan. Adapun audit keuangan
tersebut meliputidiantaranya pemeriksaan atas arus kas, kontrol aset tetap, persediaan alat-alat maupun obatan-obatan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan. “Secara keseluruhan semua diperiksa, termasuk tindak lanjut hasil pembangunan,” ujar Novy.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Marsidi Hasan menungkapkan hasil audit ini merupakan cermin kinerja Kabupaten Way Kanan. Namun demikian, predikat opini WTP yang idsandang ini tidak menghilangkan fungsi pengawasan selaku lembaga Dewan. “Secara administrasi keuangan dinyatakan terbaik, tetapi kegunaan keuangan belum tentu baik,” kata Marsidi.
Sehubungan dengan hal ini, Bustami Zainudin, Bupati Kabupaten Way Kanan, menyampaikan opini WTP itu bukan karena keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati, melainkan keberhasilan seluruh pihak selaku pemerintah daerah. Hal ini menurutnya sejalan dengan apa yang
dicita-citakannya sejak memimpin Kabupaten Way Kanan. ”Saya menginginkan akuntabilitas keuangan yang sangat transparan dalamm hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” tegas Bustami. (vie)
