PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2023 KEPADA EMPAT ENTITAS DI PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung – Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2023 Kepada Pemerintah Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Masmudi kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah secara langsung di ruang auditorium lantai tiga gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester II Tahun 2023, antara lain terhadap:

  1. Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan Untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Metro;
  2. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  3. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran; dan
  4. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan yang dalam kesempatan ini mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran dan kerjasama yang baik dengan DPRD. BPK berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut untuk mendorong dan memotivasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.